2023, Pemko Bukittinggi Bayarkan Iuran BPJS Masyarakat Kurang mampu, Anggaran terserap 10M

    2023, Pemko Bukittinggi Bayarkan Iuran BPJS Masyarakat Kurang mampu, Anggaran terserap 10M
    2023, Pemko Bukittinggi Bayarkan Iuran BPJS Masyarakat Kurang mampu, Anggaran terserap 10M

    Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi, jadi kota terbaik dalam realisasi program Universal Health Coverge (UHC) di Provinsi Sumatra Barat di tahun 2023. Dari target yang ditetapkan di Sumbar pada angka 95 persen, Kota Bukittinggi telah mencapai angka 97, 08 persen warga, sudah tedaftar sebagai peserta JKN pada BPJS Kesehatan.

    Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Linda Faroza, menyampaikan, kepedulian pemerintah kota di bidang kesehatan, memang menjadi salah satu program prioritas. Salah satu upaya dilakukan dengan membantu warga dalam membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan hak mereka dalam pelayanan kesehatan.

    Sejak awal 2023, tercatat 95 persen warga Bukittinggi sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Hingga akhir 2023, terus terjadi peningkatan, sehingga 97, 08 warga Bukittinggi sudah menjadi peserta JKN.

    Saat ini 134.412 warga Bukittinggi, sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Dari jumlah itu, 25.685 iuran kepesertaannya dibayarkan Pemko Bukittinggi dengan anggaran Rp10 miliar lebih, melalui program Bukittinggi Hebat dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato. Ini membuktikan bahwa cakupan pelayanan kesehatan di Bukittinggi terus meningkat, bahkan tertinggi dan terbaik di Sumatra Barat.(**)

    bukittinggi sumatera-barat
    Linda Sari

    Linda Sari

    Artikel Sebelumnya

    Lapas Kelas IIA Bukittinggi Terus Kembangkan...

    Artikel Berikutnya

    Kalapas Herdianto Tegaskan Pentingnya Peran...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Polri TV: Transparan - Informatif - Terpercaya
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?

    Ikuti Kami